RIAU24.COM -Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai.

Anies mengatakan negara bisa menilai program tersebut dari komentar publik.

"Saya rasa begini, dari komentar-komentar publik, negara bisa menilai, seberapa masuk akal kebijakan itu," kata Anies singkat kepada wartawan, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Sebelumnya, kelompok buruh meminta pemerintah mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.

Buruh mengatakan kehadiran Tapera membuat potongan pendapatan setiap bulan yang mereka terima mencapai 12%.

"Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah angkat bicara mengenai polemik iuran Tapera. 

Jokowi memaklumi keberatan masyarakat setelah menghitung-hitung gaji yang bakal dipotong untuk iuran Tapera.

"Iya, semua dihitunglah. Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," ungkap Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Jokowi menyamakan kewajiban iuran tabungan perumahan lewat potongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan.

Awalnya masyarakat di luar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan keberatan harus membayar iuran dari gajinya tiap bulan.

Seiring berjalannya program tersebut, masyarakat yang awalnya keberatan membayar iuran merasakan sendiri fasilitas kesehatan yang gratis.

(***)