RIAU24.COM - Jepang sedang berjuang dengan masalah penurunan angka kelahiran, yang mencapai rekor terendah untuk tahun kedelapan berturut-turut ketika kementerian kesehatan pada hari Rabu (5 Juni) menggambarkannya sebagai kritis.

Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki situasi dan mendesak kaum muda untuk menikah dan memulai keluarga.

Pemerintah Tokyo juga telah meluncurkan aplikasi kencan sendiri, kantor berita AFP melaporkan mengutip seorang pejabat.

Bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi adalah langkah yang langka, tetapi tidak sepenuhnya tidak biasa karena pemerintah kota telah menyelenggarakan acara perjodohan di Jepang di masa lalu.

Itu terjadi ketika kelahiran turun ke titik terendah baru pada tahun 2023.

Pejabat itu mengatakan bahwa pengguna akan diminta untuk menyerahkan dokumentasi yang membuktikan bahwa mereka lajang secara hukum dan menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia menikah.

Khususnya, sangat umum untuk menyebutkan penghasilan seseorang di aplikasi kencan Jepang, tetapi Tokyo akan memerlukan slip sertifikat pajak untuk membuktikan gaji tahunan.

"Kami belajar bahwa 70 persen orang yang ingin menikah tidak secara aktif bergabung dengan acara atau aplikasi untuk mencari pasangan. Kami ingin memberi mereka dorongan lembut untuk menemukannya," kata seorang pejabat pemerintah Tokyo yang bertanggung jawab atas aplikasi baru itu kepada AFP.

Pejabat itu mengatakan bahwa wawancara akan diperlukan untuk mengonfirmasi identitas pengguna sebagai bagian dari proses pendaftaran untuk aplikasi Tokyo.

Aplikasi kencan itu tampaknya telah melakukan uji coba secara gratis sejak akhir tahun lalu.

Anjloknya angka kelahiran di Jepang

Jepang saat ini sedang berjuang dengan masalah tingkat kelahiran yang anjlok.

Tahun lalu negara itu mencatat lebih dari dua kali lebih banyak kematian daripada bayi baru.

Kelahiran turun untuk tahun kedelapan berturut-turut menjadi 758.631, turun 5,1 persen, data awal pemerintah menunjukkan.

Jumlah kematian mencapai 1.590.503.

Perdana Menteri Fumio Kishida telah menjanjikan kebijakan, termasuk bantuan keuangan untuk keluarga, akses pengasuhan anak yang lebih mudah dan lebih banyak cuti orang tua.

Bangsa ini juga menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat.

(***)