"Secara ekonomis hibah senjata dan amunisi ke Kamboja menjadi ajang promosi produk inhan dalam negeri PT Pindad," beber Herindra dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Keuangan, nilai perolehan per unit Barang Milik Negara (BMN) yang akan diberikan ke Kamboja masing-masing kurang dari Rp 100 juta. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian hibah menjadi kewenangan pengguna barang dalam hal ini Kementerian Pertahanan.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan sebagai pengguna barang dapat menyampaikan permohonan persetujuan tersebut kepada DPR. 

Dalam hal DPR memberikan persetujuan, selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.