RIAU24.COM - Pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga gulung tikarnya sejumlah pabrik terjadi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang pemerintah klaim cukup baik, sebab hingga kuartal I-2024 tumbuh 5,11%.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat, sebanyak 10.800 pekerja pabrik tekstil di dalam negeri telah jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), yang terus terjadi sejak Januari hingga Mei 2024.

Ribuan pekerja itu terkena PHK karena pabrik tempat mereka bekerja memutuskan menutup operasional. 

Setelah tak sanggup bertahan dan secara bertahap telah melakukan pemangkasan tenaga kerja sejak tahun sebelumnya.

"Data PHK periode Januari-Mei 2024 total 10.800 pekerja. PHK sudah dilakukan bertahap, tapi pabriknya tutup tahun ini. Ada PT Sai Apparel di kota Semarang, tutup dan PHK 8.000-an pekerja. Lalu ada PT Sinar Panca Jaya di Semarang, efisiensi hingga PHK 400 pekerja, kemudian PT Pulomas di Bandung, efisiensi dan PHK 100 pekerja," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/6/2024).

"Lalu ada PT Alenatex di Bandung yang tutup dan PHK 700 pekerja. Dan, PT Kusuma Group tutup hingga PHK 1.600 pekerja," ungkapnya.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim ekonomi Indonesia sangat kokoh dengan pertumbuhan yang tinggi. 

Bahkan, dia menyatakan saat ini Indonesia masuk dalam 3 besar negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik," kata Jokowi dalam sambutannya di Rapim TNI Polri, Mabes TNI Cilangkap, dikutip Kamis (6/6/2024).

Sejak tahun lalu, ekonomi Indonesia memang terus tumbuh di kisaran 5%, seperti sepanjang tahun lalu yang tumbuhnya 5,05%. 

Kemudian, inflasi tercatat rendah di level 2,57%. Angka kemiskinan pun turun ke level 9,36% dan pengangguran turun ke level 5,32%. 

Selain itu, Gini Ratio yang menggambarkan ketimpangan di sebuah negara juga turun di angka 0,388 poin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, meski kondisi perekonomian itu terbilang baik, namun sebetulnya belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. 

Makanya, tak heran ekonomi RI baik tapi masalah PHK bertebaran, sebab ternyata kondisi ekonomi RI tengah stagnan.

Sri Mulyani mengatakan negara-negara yang berhasil keluar menjadi negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kualitas yang baik. 

Dia mengatakan untuk bisa tumbuh 5% menjadi 6% maka Indonesia membutuhkan investasi yang juga besar.

"Untuk tumbuh dari 5% jadi 6% maka kontributor pertumbuhan yang lebih tinggi harus berasal dari tambahan modal," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan pada saat ini investasi yang berasal dari dalam negeri sebenarnya masih rendah. 

Namun, investasi yang berasa dari luar negeri (FDI) justru yang sangat tinggi.

Selain sektor investasi, Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga perlu memperbaiki sisi sumber daya manusia. 

Dia mengatakan SDM Indonesia harus diperbaiki dari sisi kualitas; mengembangkan talenta sesuai transformasi ekonomi; dan penguatan link and match antara pendidikan dan dunia usaha.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan Indonesia perlu memperbaiki sisi produktivitas. 

Dia bilang perbaikan produktivitas ini bisa dilakukan dengan penguatan infrastruktur, perbaikan sistem regulasi dan efisiensi birokrasi.

Selain itu penguatan infrastruktur digital dan peningkatan penelitian dan pengembangan juga perlu didorong untuk meningkatkan inovasi. 

(***)