Menu

Pejabat AS Undur Diri Gegara Protes Kebijakan Biden soal Gaza

Zuratul 2 Jun 2024, 22:46
Pejabat AS Undur Diri Gegara Protes Kebijakan Biden soal Gaza. (X/Foto)
Pejabat AS Undur Diri Gegara Protes Kebijakan Biden soal Gaza. (X/Foto)

RIAU24.COM -Tujuh pejabat Amerika Serikat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai langkah protes terhadap kebijakan Presiden Joe Biden soal Gaza, Palestina.

Hal itu terjadi usai pejabat senior di Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri Stacy Gilbert mengumumkan pengunduran diri secara terbuka. 

Gilbert mengundurkan diri sebagai langkah protes terhadap kebijakan Biden.

Berikut pejabat yang memutuskan untuk mengundurkan diri.

Stacy Gilbert

Pengunduran diri Gilbert didasari oleh penolakannya terhadap penyalahgunaan senjata kiriman AS. 

Ia pun sempat menyurati Departemen Luar Negeri guna mengingatkan Biden akan Memorandum Keamanan Nasional (NSM-20).

Memorandum itu berisi tentang jaminan penggunaan senjata yang dipasok AS bakal digunakan sesuai aturan hukum yang ada.

Gilbert menjadi pejabat Departemen Luar Negeri keempat yang mengundurkan diri secara terbuka sejak agresi Israel ke Palestina pada 7 Oktober.

Josh Paul 

Josh Paul merupakan direktur urusan kongres dan masyarakat di Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri selama lebih dari 11 tahun. Ia sebelumnya bertanggung jawab mengawasi berbagai transaksi senjata ke negara-negara asing.

Paul mengundurkan diri lantaran berkeinginan untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah di konflik Israel-Palestina. Ia lalu mengumumkan surat pengunduran diri secara terbuka.

Tariq Habash 

Pejabat keturunan Palestina-Amerika itu mengundurkan diri pada 4 Januari lalu sebagai langkah protes terhadap kegagalan pemerintah menghentikan 'taktik hukuman kolektif' Israel.

Anelle Sheline

Anelle Sheline menjadi pejabat urusan luar negeri di Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan yang mengundurkan diri pada 27 Maret lalu.
Ia menuding pemerintah AS telah sengaja membiarkan kekejaman di Gaza berlangsung lama.

"Sebagai perwakilan pemerintah yang secara langsung memungkinkan apa yang menurut Mahkamah Internasional bisa menjadi genosida di Gaza, upaya seperti itu hampir mustahil dilakukan," ujar Sheline.

(***)