“Kita selalu membahas di “setengah kamar” kemudian ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik,” kata dia.

Selain soal kejujuran, Maftuchan juga menyarankan agar pemerintah tidak buru-buru untuk memaksakan PP Tapera diberlakukan.

“Saya kira kebijaksanaan yang diperlukan adalah melakukan revisi segera, dan kalau perlu melakukan revisi di undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat,” pungkasnya.