RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak mengomentari wacana pemangkasan subsidi dan kompensasi energi 2025, termasuk subsidi BBM Rp 67,1 triliun di era presiden terpilih Prabowo Subianto.

Meskipun seperti itu dia menyangkut implementasi dari langkah reformasi subsidi dan kompensasi tersebut.

Menurutnya akan banyak pertimbangan yang datang dari usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikutip dari detik.com, Kamis 30 Mei 2024.

"Kita lihat implementasinya yang ditawarkan dari ESDM," sebutnya.

Rancangan awal APBN yang dimaksud ialah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dokumen tersebut sudah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto.

Tercatat, reformasi subsidi dan kompensasi energi dapat menghemat anggaran hingga Rp 67,1 triliun.

Rencana pengendalian ini terhadap Solar dan Pertalite secara berkeadilan dengan harapan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.