RIAU24.COM - Pengamat kebijakan publik UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan warisan masalah terbaru dari Presiden RI Joko Widodo untuk presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini karena begitu kuatnya penolakan dari pekerja, buruh dan pengusaha terhadap Tapera dikutip dari inilah.com, Rabu 29 Mei 2024.

Penolakan ditenggarai iuran Tapera sebesar 3 persen dari penghasilan pekerja, ditanggung renteng yakni pekerja 2,5 persen dan pengusaha 0,5 persen. Hal ini tentu saja menjadi beban tambahan tersendiri.

"Beban ganda publik dan redundansi program perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, pemberi kerja menanggung beban pungutan 18,24 persen 19,74 persen dari penghasilan pekerja untuk berbagai program jaminan sosial. Padahal, keuangan perusahaan dan pekerja, masih belum pulih," sebutnya.

Menurutnya, jika tujuan iuran Tapera untuk membantu pekerja bergaji pas-pasan memiliki hunian layak, juga tidak tepat.

Hal ini karena sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki program serupa.

Itulah yang dimaksud redundansi program yang menjadi pertanyaan masyarakat.

"Mengapa tidak dioptimalkan saja dana MLT BP Jamsostek yang sudah tersedia? Ini malah bikin program baru yang semakin memberatkan kelas pekerja, buruh serta pengusaha," ujarnya.

Untuk diketahui, BP Jamsostek memiliki program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang membantu pekerja peserta Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki rumah layak.

Melalui MLT, peserta JHT bisa untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).