RIAU24.COM - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Lasarus menilai dikeluarkannya PP itu masih belum mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Harusnya PP ini kemarin sebelum diterbitkan harus mendengarkan masukan dulu, semua orang didengarkan. Kalau tidak, berarti PP ini dikeluarkan tanpa mendengarkan masukan dari semua pihak," kata Lasarus saat dihubungi, Rabu (29/5/2024).

Politikus PDIP itu sepakat bahwa Undang-Undang (UU) Tapera bertujuan baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. 

Namun, menurut dia, aturan turunannya atau PP Tapera justru memberatkan banyak pihak.

"Ya tujuan dari Tapera itu kan untuk kebaikan, dalam artian bagaimana supaya ada cara untuk orang di desa tuh punya rumah. Tapi kalau aturannya itu justru memberatkan, bukan jalan keluar namanya. Harusnya kan PP itu mengakomodir kepentingan semua pihak. Jadi tidak ada yang diberatkan, saya rasa harus ada jalan tengah," kata Lasarus.