“Dan Anda datang ke sini untuk memberi tahu kami dengan siapa kami dapat menjalin hubungan, yang juga tidak dapat diterima. Dan Anda melakukan semuanya dengan nada merendahkan dan kurang hormat,” lanjut Zeine. 

Pemerintahan militer Niamey membatalkan perjanjian keamanannya, yang mengizinkan 1.000 tentara dan kontraktor sipil AS beroperasi di Niger, pada pertengahan Maret, hanya beberapa hari setelah pertemuan dengan delegasi Amerika. 

Pemerintah baru di bekas jajahan Perancis itu mulai meninjau kembali kesepakatan yang ditandatangani dengan mitra Barat sejak penggulingan Presiden Mohamed Bazoum Juli lalu. Prancis menarik pasukannya dari Niger pada bulan Desember setelah Niamey memerintahkan mereka keluar karena diduga gagal memerangi pemberontakan jihadis di Sahel. 

Pihak berwenang juga menuduh bekas penguasa kolonial tersebut berperilaku agresif dan campur tangan urusan internal. Washington, yang mengutuk kudeta tersebut dan bergabung dengan Paris serta sekutu lainnya dalam menangguhkan bantuan ke Niamey, sebelumnya mengesampingkan pelepasan diri dari Niger, yang sangat penting bagi misi kontraterorismenya di wilayah Sahel. 

Zeine mengatakan kepada Washington Post bahwa pihak berwenang di Niamey bingung karena AS bersikeras mempertahankan pasukannya di negara tersebut dan menolak memberikan dukungan tambahan kepada pasukan Niger, termasuk peralatan militer untuk melawan serangan ekstremis.

“Amerika tetap tinggal di wilayah kami, tidak melakukan apa pun sementara teroris membunuh orang dan membakar kota,” kesal Zeine.