Khariq Anhar mengaku dipolisikan setelah mengkritik kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Dalam kebijakan itu, ada ketentuan terkait Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di lingkungan Universitas Riau (Unri).

Lewat Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) atau aliansi mahasiswa yang peduli tentang kondisi sosial membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa. 

Hanya saja, pihak rektor ataupun utusan disebut tak ada yang hadir.

"Aksi ini dilakukan 4 Maret 2024 sekaligus momen membuat video. Aksinya berupa meletakkan almamater seperti berjualan di depan logo Unri," kata Khariq Anhar, Selasa (7/5) seperti dikutip dari detikSumut.

Dia mengatakan para mahasiswa yang hadir melanjutkan diskusi hingga kampanye terkait isu naiknya iuran di lingkungan kampus tersebut.