Di sisi lain, menurut Agung, Prabowo membutuhkan tambahan satu partai politik setelah NasDem dan PKB menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahannya.

"Sementara di sisi PKS, kepentingannya untuk 'mengembalikan' sumber daya (resources) yang selama ini telah dikeluarkan selama 10 tahun di masa Presiden Jokowi sehingga berikutnya bisa melewati periode 2024-2029 dengan baik, sebelum bertarung kembali untuk periode 2029-2034," imbuhnya.

Agung memahami penolakan Gelora terhadap PKS karena menimbang irisan masa lalu yang tak tuntas diselesaikan dan kepentingan politik yang berkelindan dengan basis konstituen.

Agung juga menyadari apabila PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka sumber daya yang diterima akan sama dengan Gelora.

(***)