RIAU24.COM - Pernyataan dari Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel yang mengkritik banyaknya pemain naturalisasi di Timnas U-23 dan peran sang pelatih Shin Tae-yong mendapatkan banyak kritik dari netizen serta pendukung Timnas.

Berbagai komentar dilemparkan oleh netizen dan pendukung Timnas serta STY terhadap komentar Bung Towel. 

Dimana komentar tersebut dianggap tidak memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Asia U-23 2024 serta harapan utuk dapat ambil bagian di Olimpade 2024 mendatang.

Bahkan ada juga netizen ancam buka borok Bung Towel yang menuding pengamat tersebut terlibat dalam mafia sepak bola di balik kata pengamat.

Dalam postingan yang di unggah oleh akun @dhemit_is_back menuliskan bahwa pihaknya dapat membuka busuknya Bung Towel di tahun 2014 hingga 2023.

Menurutnya hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu kenapa Bung Towel alergi terhadap keberadaan STY di Timnas U-23.

“Tommy Willy/Towel saat ini kami fokus pada pertandingan U-23, Setelah itu kami sanggup bongkar semua busukmu dari tahun 2014-2023 dan kenapa kamu Alergi Coach STY Shin Tae Yong," tulisnya.

Towel termasuk kedalam Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia ( KPSI ), sebuah wadah yang sebenarnya dibentuk untuk menjadi lawan dari PSSI sebagai federasi resmi sepakbola Indonesia.

Sekarang KPSI lebih diingat sebagai dalang tersuspendnya Indonesia dari ajang internasional sekiranya sampai 2 tahun kurang.

Sedangkan Seword TV menyampaikan bahwa ketidak sukaan Bung Towel terhadap STY tak lepas dari Liga 1.

Menurutnya, hal pertikaian tersebut terjadi saat STY baru pertamakalli datang Tanah Air dan melemparkan kritik terhadap Liga 1.

Saat ini sekitar 2015, Bung Towel pernah menjadi juru bicara La Nyalla Mattalitti yang merupakan Ketua Umum PSSI.

Menurut Seword TV, saat itu PSSI berkuasa penuh di persepakbolaan Tanah Air, bahwan semua pihak yang akan menggadakan pertandingan sepakbola harus minta izin dulu ke PSSI, jika tidak seizin PSSI maka tim yang ambil bagian akan dikenakan sanksi ermasuk piala Kemerdekaan yang dibuat oleh pemerintah.

(***)