“Ini akan memiliki tujuh anggota pemungutan suara dan dua pengamat non-voting yang akan ditugaskan untuk memilih PM baru dan dewan pemilihan yang tidak memihak", kata keputusan itu.

Dewan akan memiliki anggota dari partai politik atau sektor sosial, sementara dua kursi non-voting dilaporkan diwakili oleh seseorang dari masyarakat sipil Haiti dan sektor keagamaannya.

Namun, dekrit itu tidak menyebutkan nama anggota dewan atau menyebutkan batas waktu untuk memasang dewan dan menggantikan PM petahana yang mengatakan dia akan mengundurkan diri satu bulan lalu begitu penggantinya ada.

"Pembentukan Dewan yang inklusif secara politik menandakan kemungkinan awal baru bagi Haiti," kata Caricom, blok perdagangan Karibia, yang membantu membentuk dewan, dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan bahwa dewan akan membawa negara yang bermasalah melalui pemilihan untuk pemulihan lembaga-lembaga negara yang telah murtad dan pemerintahan konstitusional.

“Prioritas pertama adalah segera mengatasi situasi keamanan di Port-au-Prince sehingga sekolah dan bisnis dapat dibuka kembali dan orang-orang dapat bepergian dengan bebas dan mengakses pasokan dasar,” kata Caricom.