2 Menteri Jokowi Ini Patahkan Tuduhan Sebagai Politisi Bansos

RIAU24.COM - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengomentari sikap tidak puas Pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan kesaksian empat menteri di sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 5 April 2024 silam.

Menurut Yusril keterangan empat menteri Jokowi di MK dapat menjadi bumerang bagi kubu AMIN dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dikutip dari inilah.com.

Kehadiran 4 menteri tersebut menurutnya untuk memberi keterangan sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK.

"bukan datang untuk ngalor-ngidul menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi," sebut Yusril.

Menteri pertama, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 mendatang merupakan program lanjutan pemerintah sejak tahun 2023.

"Terkait bantuan program pangan beras pemerintah CPP,  yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023," sebutnya.

Menurutnya, tujuan memberikan bantuan sosial beras dalam rangka memitigasi terjadinya risiko bencana el nino atau kekeringan.

Bantuan tersebut dari cadangan pangan pemerintah (CPP).

Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah dirampungkan sejak 21 September 2023.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan anggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2024.

"Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses linimasa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023," sebut Sri Mulyani.