RIAU24.COM - Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menyebut kesaksian empat menteri Presiden Joko Widodo di sidang MK adalah bentuk normatif atau sama seperti laporan kerja.

Empat menteri Jokowi tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, sudah menjelaskan persoalan-persoalan yang digugat seperti bantuan sosial dikutip dari rmol.id, Sabtu 6 April 2024.

"(Empat menteri itu) menerangkan apa adanya terkait dengan dana Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk 'ngalor ngidul' menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi," sebutnya.

Menurutnya, esensi dari memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya.

Sehingga, kehadiran empat menteri tersebut bukan untuk menafsirkan gugatan para pemohon perkara PHPU.