RIAU24.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar sidang pembuktian terakhir dalam sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024. 

Empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah hadir memenuhi panggilan MK untuk memberikan keterangan mereka. 

zxc1  

Dimintai tanggapan atas terlaksananya sidang itu, calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pihaknya akan selalu mengikuti mekanisme yang ada. 

"Seluruh proses dan mekanisme yang ada di sana (MK) ya kita jalani saja, ya? Dilalui saja," ujar Gibran saat ditemui awak media seusai menghadiri pembagian paket sembako yang digelar oleh Solo Bersama Selamanya di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 6 April 2024. 

Berkaitan dengan proses sidang yang berjalan saat ini, Gibran mengatakan pihaknya akan menunggu hasilnya. 

Diketahui pasca sidang kemarin, proses selanjutnya adalah MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). 

Terhadap proses itu, Gibran kembali mengatakan agar seluruh proses dan mekanisme yang ada di MK dijalani saja. 

"Ya dijalankan dan dilalui saja. (Menunggu hasil rapat MK?) Nggih (iya), monggo (silakan)," katanya lagi. 

Saat disinggung tentang kesaksian berkaitan masalah bantuan sosial (bansos) yang telah disampaikan oleh keempat menteri Jokowi kepada hakim MK dalam sidang sengketa Pilpres itu, Gibran mengatakan sudah dijawab semua oleh para menteri saat sidang MK tersebut.

"Ya kan sudah dijawab semua ya? (Empat saksi) sudah dihadirkan semua. Kurang apa lagi? Monggo. Yang jelas prosesnya dilalui saja, mekanismenya dijalankan," katanya lagi.

Tahapan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK sebelumnya telah berakhir pada Jumat, 5 April 2024 sebelum putusan pada 22 April mendatang. 

Dalam sidang hari terakhir, MK menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma. 

MK juga menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kelima pihak tersebut menjadi pemberi keterangan dalam sidang PHPU.

(***)