RIAU24.COM -Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil sejumlah menteri kabinet Jokowi di sidang sengketa Pilpres 2024. 

Diketahui pemanggilan tersebut termasuk salah satunya yakni Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengaku masih menunggu undangan tersebut.

"Panggilan MK kami tunggu. Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024) malam.

Airlangga juga mengaku siap hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres di MK.

"Insyaallah hadir," singkatnya.

Kemudian Airlangga menjelaskan, soal pemerintah telah memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan APBN.

Lanjut Airlangga, untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos, atau pun yang lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Sebanyak empat menteri Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Joko Widodo akan dipanggil Mahkamah Konstitusi.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Hakim MK merasa perlu memanggil empat menteri itu yang berkaitan langsung dengan program bansos Jokowi di masa Pemilu 2024.

Keempat menteri tersebut akan dimintai keterangan pada sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

(***)