RIAU24.COM - Amerika Serikat pada hari Jumat (30 Maret) mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan pembatasan visa baru pada pejabat Hong Kong menyusul tindakan keras terhadap hak-hak di kota yang dikuasai China.

Perkembangan itu terjadi setelah undang-undang keamanan nasional baru mulai berlaku.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken merilis pernyataan yang mengatakan bahwa pada tahun lalu China terus mengambil tindakan terhadap otonomi tingkat tinggi, lembaga demokrasi, serta hak dan kebebasan Hong Kong yang dijanjikan.

"Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa baru pada beberapa pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab atas tindakan keras yang semakin intensif terhadap hak dan kebebasan," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Namun, dia tidak membagikan rincian tentang pejabat yang akan ditargetkan dalam sanksi terbaru.

Dia menyatakan bahwa tindakan keras itu termasuk pengesahan 'Pasal 23', yang merupakan undang-undang keamanan nasional yang ditujukan untuk menargetkan beberapa kejahatan seperti pengkhianatan, pemberontakan, spionase, dan pencurian rahasia negara.

Pengumuman oleh kasus Blinken setelah peninjauan tahunan otonomi Hong Kong oleh Washington.

"Tahun ini, saya kembali menyatakan bahwa Hong Kong tidak menjamin perlakuan berdasarkan undang-undang A.S. dengan cara yang sama seperti undang-undang yang diterapkan di Hong Kong sebelum 1 Juli 1997," ungkap Blinken.

Sebelumnya, Amerika Serikat memberlakukan sanksi dan pembatasan visa pada pejabat Hong Kong yang dituduh Washington merusak hak dan kebebasan yang membedakan kota itu dari bagian China lainnya.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat juga menarik status perdagangan khusus pusat keuangan itu sebagai balasan atas pencabutan demonstrasi pro-demokrasi 2019 yang penuh kekerasan.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong Kecam Langkah AS

Perwakilan kementerian luar negeri China di Hong Kong mengutuk keras langkah terbaru oleh Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Beijing.

“Tinjauan tahunan otonomi Hong Kong adalah lelucon yang tidak dibeli siapa pun dan harus dikirim ke tumpukan sampah sejarah," kata juru bicara Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri.

(***)