"Jadi, bukan seperti yang dimohonkan 1 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap asas dan prosedur-prosedur pemilu oleh pemerintah (Presiden)," ujarnya.

Lalu Pasal 475 yang mengatur wewenang MK terhadap perselisihan perolehan suara.

Jadi, gugatan 1 dan 3 atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap pemilu yang melanggar asas dan prosedur tidak diatur dalam UU Pemilu.