RIAU24.COM -Juru Bicara Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Aryo Seno Bagaskoro merespons pernyataan Wakil Ketua Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan yang meminta Megawati Soekarnoputri juga dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres selain Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini. 

Seno melihat ucapan Otto yang membawa nama Ketum PDI Perjuangan itu sebagai bentuk kepanikan.

"Pak Otto ini kan dianggap sebagai pengacara hebat. Idealnya dalam teater hukum, ikut menjadi bagian yang mencerdaskan. Tetapi statement Pak Otto kali ini rasanya bisa dibaca sebagai ekspresi panik atas seruan moral yang sedang diperjuangkan oleh banyak pihak," kata Seno kepada wartawan, Jumat (29/3/2024).

Seno memandang permintaan dihadirkannya Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dalam sidang sengketa Pilpres relevan. 

Ia menyebut hal itu menindaklanjuti adanya dugaan politisasi bantuan sosial untuk kepentingan Pemilu.

"Kalau kita memeriksa alasan mengapa Bu Sri dan Bu Risma diminta dihadirkan, itu kan tidak lepas dari kapasitas sebagai pejabat tinggi negara, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, yang mana berkaitan dengan persoalan dugaan politisasi bansos yang jadi titik tolak," ucap Seno.

"Fakta bahwa banyak pihak tidak berhenti menyuarakan itu dan kemungkinan perjuangan itu mencapai realita mungkin yang membuat Pak Otto panik," sambungnya. 

Pernyataan itu juga ditanggapi oleh politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Ia menilai Otto Hasibuan hanya ingin memberi sinyal gertakan.

"Ini yang dalam game theory (teori permainan) disebut taktik "tit-for-tat", kalau kamu begitu, kami begini. Saling kirim sinyal gertakan, manuver ke depan. Bagi kami, sejauh itu relevan, memberi kontribusi untuk tegak di garis konstitusi, sah-sah saja dan bermanfaat untuk keadaban politik," ujar Hendrawan.

Ia mengatakan sejak awal pemilu 2024 diwarnai dengan dinamika yang kompleks. 

Hendrawan mengatakan putusan MK terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka cacat etika.

"Sejauh yang kita pahami, Pilpres kita dari awal sudah cacat etika. Itu terbukti dengan putusan Mahkamah Kehormatan (MK). Namun, pemilu sudah berlangsung, dengan hasil yang curang menang. Kita benar-benar dalam situasi yang dilematis. Kita harus menjaga standar moral dan etika yang tinggi, tapi pada saat yang sama juga harus cari solusi yang realistis," ucapnya.

Hendrawan memandang jika dihadirkannya Sri Mulyani dan Risma, supaya dugaan aliran bansos ke pemilih diterangkan kebenarannya. 

Ia menyebut bukan tak mungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil lantaran tudingan cawe-cawe.

(***)