RIAU24.COM - Penyitaan tanah terbesar yang dilakukan Israel sejak Perjanjian Oslo memberikan pukulan baru bagi negara Palestina. Israel mendeklarasikan 800 hektare lahan di Tepi Barat untuk pembangunan pemukiman.

Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel tersebut.

Dilansir Al Arabiya, Rabu (27/3), kerajaan Arab Saudi "mengutuk keras pengumuman pendudukan Israel, dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi yang relevan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

"Tindakan Israel tersebut merusak peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara," imbuh kementerian dalam pernyataannya.

Pemerintah Arab Saudi juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan para pemukim Israel dan memastikan kembalinya tanah Palestina yang disita.

Pekan lalu, otoritas Israel mengumumkan penyitaan 800 hektar tanah di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh para aktivis disebut sebagai tindakan penyitaan terbesar dalam beberapa dekade.

"Meskipun ada orang-orang di Israel dan dunia yang berusaha melemahkan hak kami atas wilayah Yudea dan Samaria dan negara secara umum, kami mempromosikan permukiman melalui kerja keras dan dengan cara yang strategis di seluruh negeri," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel kata Smotrich, menggunakan istilah Israel untuk Tepi Barat.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Arab-Israel tahun 1967.

Permukiman di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.

Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaporkan percepatan drastis pembangunan permukiman ilegal sejak perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, dan mengatakan hal ini berisiko menghilangkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak.

Pengumuman Israel ini disampaikan seiring Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel untuk melakukan pembicaraan mengenai perang Gaza. Blinken sebelumnya menyebut perluasan permukiman sebagai "kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi" dengan Palestina.