“Karena apa, demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan pemilihan suara terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara belum,” kata Surya Paloh. 

Mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR RI tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang. 

Gayung bersambut, capres nomor urut 1 pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. 

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin Iskandar adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.