Zufra menjelaskan bahwa sejauh ini, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti telah dinobatkan sebagai daerah informatif. Oleh karena itu, badan publik dari lembaga maupun instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengikuti jejak ini.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Maka sudah menjadi keharusan bagi badan publik lembaga/instansi seperti Baznas, KONI, KPU, Bawaslu, BPN maupun Kemenag di Kabupaten Bengkalis 

Lebih lanjut Zufra mendorong badan publik di Kabupaten Bengkalis, terutama di luar Pemkab Bengkalis agar lebih aktif mempublikasi kegiatan dan membuat daftar informasi publik (DIP). Langkah ini sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat terhadpa informasi publik.

Terakhir Zufra berharap pada tahun 2024, selain PPID Kabupaten Bengkalis yang naik panggung untuk menerima penghargaan, juga harus diikuti oleh PPID instansi/lembaga yang hadir pada pertemuan ini. 

“Harapan kami, tahun ini dari Kabupaten Bengkalis tidak hanya dari Pemkab nya saja yang naik panggung, tapi juga PPID insntasi yang bapak ibu pimpinan juga bisa naik panggung,”pungkasnya.