RIAU24.COM -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan soal rencana anggaran pemerintah pusat untuk realisasi program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo-Gibran. 

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam wawancara yang diunggah akun Youtube Najwa Shihab, Sabtu (9/3/2024). 

Menkeu menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Najwa bahwa apakah masuk akal bagi APBN RI untuk mendanai program makan siang gratis apabila direalisasikan. 

Tak langsung menjawab dan sempat membisikkan sesuatu ke telinga Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi. 

Eks Direktur Bank Dunia ini pun buka suara meskipun tidak memaparkan secara detail apakah program makan siang gratis bisa dilaksanakan atau tidak. 

Dia hanya mengatakan bahwa dalam mengelola APBN tentu membutuhkan konsultasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu tentu berkonsultasi. Kalau sekarang kan saya pembantu, sebagai Menteri Keuangan pembantu presiden. Jadi saya akan minta arahan dari Pak Presiden," ungkapnya dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Ahad (10/3). 

Ia melanjutkan bahwa arahan yang dimintanya kepada orang nomor satu di Indonesia itu adalah soal pembahasan pakah perlu dilakukan dengan pemerintahan selanjutnya secara mandiri hanya oleh Jokowi atau bersama-sama.

“Kira-kira desain untuk 2025 seperti apa, how am I going to consult, bapak yang mau konsultasi dengan incoming government atau kami juga melakukan atau kita sama-sama, belum nanti di Senayannya,” katanya. 

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menjelaskan hingga saat ini hal-hal mengenai APBN masih terus dikomunikasikan. 

Penyebabnya, belum ada perhitungan yang pasti akan seperti apa rancangan APBN untuk pemerintahan selanjutnya. 

“Jadi ya ini pararel semuanya sedang di dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa aku enggak bisa ngomong juga,” jelasnya. 

Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak proses yang harus dilewati dalam menyiapkan APBN. 

Apalagi, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seiring berjalannya proses tersebut. 

Tak hanya itu, dia menjelaskan terkait dengan melihat Pagu Indikatif yang tengah berproses. 

Menurutnya, pada Maret ini dirinya akan mulai masuk kepada angka yang lebih konkret. 

"Kementeriannya siapa nanti yang akan melakukan, bagaimana anggaran dari kementerian tersebut, apakah ini sebagian dibagi ke pemerintah daerah, banyak sekali. Berbagai macam kemungkinan karena memang desainnya kan belum settle ya jadi kita konsultasi terus saja,” pungkasnya. 

(***)