RIAU24.COM - Kepala Ekonom Mitsui & Co Global Strategic Studies Institute, Harue Shimato meyakini investor Jepang tangah was-was lantaran nama Sri Mulyani tak disebut dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto versi hitung cepat atau quick count KPU.

Hal ini karena Sri Mulyani dianggap sukses melakukan reformasi dalam membersihkan internalnya sendiri dikutip dari inilah.com, Jumat 8 Maret 2024.

Seperti misalnya ketika terkuak banyaknya kasus menyerang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kepergiannya (Sri Mulyani) dari kabinet dapat memicu kekhawatiran bahwa korupsi akan kembali ke kementerian, yang dapat menyebabkan destabilisasi fiskal. Di sisi lain, Anda tidak bisa selamanya bergantung pada Menteri Sri Mulyani dan perlu mempromosikan teknokrat muda secara internasional," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Analis Utama Indonesia di Global Counsel Dedi Dinarto turut mengomentari absennya nama Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo.

Padahal, reputasi Sri Mulyani dalam melakukan reformasi dan disiplin fiskal yang teguh, dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas fiskal Indonesia.

"Kita harus mengharapkan dunia usaha dan investor untuk tetap memperhatikan siapa yang akan menangani portofolio pembiayaan. Dan apakah kebijakan fiskal berikutnya akan merugikan minat dunia usaha," ujarnya.

Untuk diketahui, muncul isu Sri Mulyani tak masuk kabinet di pemerintahan baru.

Menurut informasi yang beredar bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden versi hitung cepat atau quick count KPU tidak memasukkan nama Sri Mulyani dalam kabinet.