RIAU24.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menelan dana APBN sebesar Rp 68,6 triliun. Ini merupakan alokasi anggaran pembangunan tahap awal yang dikerjakan Kementerian PUPR.

Hal ini diungkap Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara Danis H. Sumadilaga. Menurutnya uang Rp 68 triliun tersebut digunakan untuk 89 paket pekerjaan konstruksi.

"Pembangunan sarana dan prasarana dasar guna menunjang pembangunan IKN dengan total dana sampai saat ini kurang lebih Rp 68,6 triliun, yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan dengan progres batch satu 74,29%, minggu ini sudah 76%," katanya dilansir dari detik.com, Senin (26/2).

Rinciannya adalah sebesar Rp 24,84 triliun untuk 40 paket di batch 1, dan Rp 43,73 triliun untuk batch 2. Batch 1 adalah paket terkontrak dari tahun 2020 sampai Maret 2023, sedangkan batch 2 adalah paket terkontrak dan sedang persiapan/proses lelang sesudah Maret 2023.

Menurut Danis, dana tersebut salah satunya dipakai untuk membangun Istana Negara dan Lapangan Upacara. Dari data yang dipaparkan, progres pembangunan Istana Negara IKN sudah menyentuh 56,371%.

"Jadi kalau liat gambarnya di atas sana adalah desain, di bawah adalah progresnya sekarang. Jadi sudah 56% itu Istana Negara," jelasnya.

Selain itu dana tersebut juga dipakai membangun kawasan perkantoran, hunian, peribadatan, bendungan, sistem air minum, jaringan air minum, sanitasi dan pembangunan jalan tol dengan progres sekitar 70%.

"Jalan tol ini mudah-mudahan menjadi akses sekalian ke IKN tidak menggunakan jalan yang lama," imbuhnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN ditafsir membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun. Danis menjelaskan, 20% atau sekitar Rp 91 triliun berasal dari APBN, sementara sisanya adalah investasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi murni.

"Diperlukan dana Rp 466 triliun, sekitar Rp 91 triliun dari APBN atau 20% dari total kebutuhan dana. Sisanya KPBU maupun investasi murni," imbuhnya.