RIAU24.COM - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen turut mengomentari soal Program Makan Siang Gratis dan Pemberian Susu Gratis Prabowo-Gibran yang digadang-gadang menghabiskan Rp400 triliun anggaran.

Satu meminta Indonesia harus tetap patuh dengan aturan defisit fiskal.

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang dan susu gratis). Untuk Indonesia, pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," komentar Satu, dikutip dari Antara, Rabu (28/2).

Satu berpesan Pemerintah Indonesia harus menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Setelah itu, baru bisa dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Ia menegaskan program yang dijanjikan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya dalam aspek anggaran.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," tandasnya.

Program ini diklaim sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Di lain sisi, Presiden Jokowi membantah rapat awal pekan ini secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ucap Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.