RIAU24.COM - Rusia pada hari Jumat (23 Februari) mengumumkan perluasan signifikan dari daftar pejabat dan politisi Uni Eropa yang dilarang memasuki Rusia. Ini datang sebagai tanggapan atas putaran sanksi terbaru oleh blok tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Rusia menyebut sanksi terbaru Uni Eropa sebagai upaya untuk menekan, dan mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan tanggapan terhadap tindakan tidak bersahabat.

"Uni Eropa melanjutkan upaya-untuk menekan Rusia melalui langkah-langkah pembatasan sepihak," katanya.

"Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, pihak Rusia telah secara signifikan memperluas daftar perwakilan lembaga-lembaga Eropa dan negara-negara anggota UE, yang dilarang memasuki wilayah negara kita," tambahnya.

Sesuai laporan Reuters yang mengutip kementerian luar negeri Rusia, daftar pemberhentian terbaru mencakup perwakilan lembaga penegak hukum dan organisasi komersial yang memberikan bantuan militer kepada tetangganya, Ukraina.

Selain itu, perwakilan lembaga-lembaga Eropa yang terlibat dalam penuntutan pejabat Rusia, dan mereka yang mengumpulkan materi untuk mendukung gagasan penyitaan aset negara Rusia masuk dalam daftar tersebut.

"'Daftar berhenti' pembalasan Rusia juga mencakup perwakilan Dewan Eropa, anggota majelis legislatif negara-negara Uni Eropa, anggota OSCE PA (Majelis Parlemen Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa) dan PACE (Majelis Parlemen Dewan Eropa), yang secara sistematis membuat pernyataan agresif terhadap Rusia," kata pernyataan itu.

Sanksi Uni Eropa terhadap Ukraina

Pada hari Rabu (21 Februari), negara-negara anggota UE menyetujui paket ke-13 sanksi terkait Ukraina terhadap Rusia.

Sanksi ini melarang hampir 200 entitas dan individu yang dituduh membantu Moskow mendapatkan senjata atau terlibat dalam penculikan anak-anak Ukraina, tuduhan yang dibantah keras oleh Moskow.

Pembatasan, yang menurut Belgia adalah salah satu yang paling luas disetujui oleh UE, akan melihat 193 entitas dan individu ditambahkan ke daftar mereka yang dilarang bepergian ke UE atau melakukan bisnis di sana.

Namun, tidak ada langkah-langkah baru yang diumumkan terhadap sektor ekonomi tertentu, lapor Reuters mengutip sumber diplomatik Uni Eropa yang tidak disebutkan namanya.

(***)