Budiman menyampaikan bahwa perkara sengketa pemilu itu seharusnya dibawa ke MK seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya penyelesaian sengketa pemilu melalui MK takkan menimbulkan masalah baru.

"Toh ada jalur MK, Mahkamah Konstitusi, ya yang bisa menyelesaikan masalah jika memang kecurangan itu ada tanpa menimbulkan permasalahan baru," ujarnya.

Sebelum itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin partai-partai pengusungnya menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Akan tetapi, partai-partai pengusungnya pun belum satu suara. PPP masih ingin fokus mengawal penghitungan suara legislatif yang masih dilakukan KPU. Urusan hak angket belum dibicarakan serius.

“Kita masih memikirkan penghitungan suara di lapangan. Tentu kalau ada kecurangan, data-data bukti-bukti, kita kumpulkan,” ucap petinggi PPP Achmad Baidowi, Kamis (22/2).

Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur bahkan blak-blakan menolak wacana penggunaan hak angket di DPR.