RIAU24.COM - Pengadilan Negeri (PN) Surakarta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan pihak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait gugatan Rp 204 triliun yang dilayangkan alumnus Univeristas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari. Gugatan tersebut pun gugur.

"Mengadili, mengabulkan eksepsi tergugat II dan turut tergugat; menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt," bunyi putusan sela hakim dilansir dari detik.com, Jumat (23/2).

"Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 371 ribu," bunyi putusan selanjutnya.

Diketahui, dalam perkara ini penggugatnya adalah Drs Ariyono Lestar. Sementara tergugatnya adalah Almas Tsaqibbirru RE A sebagai tergugat I, Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat II, dan KPU RI sebagai turut tergugat I.

Adapun petitum permohonan gugatan ini adalah, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada lembaga terkait melalui Penggugat yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang sehingga totalnya menjadi Rp 204.807.222.000.000,- (dua ratus empat triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

4.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp 100.000.000.,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menaati putusan dalam perkara a quo;

5.Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (uit voorbar bij voorraad);

6.Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

7.Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;

DALAM PROVISI:

1.Menghentikan proses pencalonan Tergugat II (Gibran Rakabuming Raka) sebagai Cawapres Pemilu 2024 pada setiap tahapan;

2.Mendiskualifikasi pencalonan Tergugat II (Gibran Rakabuming Raka) dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).