“Ada laporan yang meresahkan mengenai setidaknya satu bayi perempuan yang dipindahkan secara paksa oleh tentara Israel ke Israel, dan tentang anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya, yang keberadaannya masih belum diketahui,” papar mereka. 

"Kami mengingatkan Pemerintah Israel akan kewajibannya menjunjung hak hidup, keselamatan, kesehatan, dan martabat perempuan dan anak perempuan Palestina dan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran kekerasan, penyiksaan, perlakuan buruk atau perlakuan merendahkan martabat, termasuk kekerasan seksual,” ujar para ahli. 

“Secara keseluruhan, dugaan tindakan ini mungkin merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, dan merupakan kejahatan serius berdasarkan hukum pidana internasional yang dapat dituntut berdasarkan Statuta Roma,” papar para ahli. 

Para ahli tersebut antara lain Reem Alsalem, pelapor khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan konsekuensinya; Francesca Albanese, pelapor khusus mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967; Dorothy Estrada Tanck, Claudia Flores, Ivana Krstic, Haina Lu dan Laura Nyirinkindi dari kelompok kerja diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. 

Hingga saat ini rezim kolonial apartheid Israel tidak mendapat sanksi internasional karena selalu dilindungi Amerika Serikat dalam setiap upaya di Dewan Keamanan PBB. 

AS menjadi pemasok utama persenjataan yang digunakan Israel untuk melancarkan genosida para warga sipil Palestina di Jalur Gaza.