RIAU24.COM -  Ratusan dokter di Korea Selatan melakukan aksi unjuk rasa di Seoul dan kota-kota lain pada Kamis (15/2/2024). Aksi tersebut dilakukan untuk menentang pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang pada 2025 mendatang.

Menurut kelompok dokter tersebut, peningkatan tersebut terlalu besar. Sebaliknya, para dokter itu meminta pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menaikkan biaya pengobatan yang menurut mereka terlalu rendah.

"Pemerintah harus membangun jaring pengaman hukum dan menaikkan biaya pengobatan terlebih dahulu sehingga para dokter di sektor-sektor tersebut tidak merasa tertekan untuk dituntut atas kecelakaan atau terbebani oleh hal-hal yang tidak diinginkan, dan beban kerja yang berat," kata mantan presiden Asosiasi Medis Korea, Joo Sooho, dikutip dari ABC News.

Pihak berwenang menyatakan Korea Selatan membutuhkan lebih banyak dokter. Jumlah dokter ini merupakan salah satu yang terendah dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara-negara maju, meskipun permintaan akan layanan medis semakin meningkat karena masyarakat yang menua dengan cepat.

Korea Selatan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia dan sedang bergulat dengan kekurangan dokter di beberapa profesi utama, termasuk kebidanan dan anak, dan di daerah pedesaan di luar wilayah ibu kota.

Kuota mahasiswa kedokteran di Korea Selatan mencapai 3.058 orang sejak tahun 2006. Para dokter telah berhasil menolak beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk selama pandemi COVID-19.

Meskipun kelompok dokter telah mengancam akan melakukan mogok kerja, Kementerian Kesehatan meremehkan kemungkinan terjadinya pemogokan besar-besaran yang akan mengganggu layanan medis.

Ratusan dokter berbaris di tengah hujan di jalan-jalan depan kantor kepresidenan Seoul, memegang spanduk dan tanda bertuliskan "Kami menentang peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran tanpa persetujuan dari sektor medis." Protes serupa juga diadakan secara nasional.

"Jika pemerintah menginginkan dokter bekerja di sektor-sektor krusial seperti kebidanan dan anak, maka pemerintah harus membangun jaring pengaman hukum dan menaikkan biaya pengobatan terlebih dahulu sehingga para dokter di sektor-sektor tersebut tidak merasa tertekan untuk dituntut atas kecelakaan atau terbebani beban berat. beban kerja," kata Joo Sooho, mantan presiden Asosiasi Medis Korea.

"Meskipun pemerintah berencana untuk bertemu dengan kelompok dokter untuk mengatasi kekhawatiran mereka, pemerintah tidak memiliki niat untuk menyesuaikan skala dan waktu peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran," kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo dalam pengarahan hari Kamis. ***