RIAU24.COM -Jusuf Kalla (JK) menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah.

JK meminta pihak yang menyebut film tersebut sebagai fitnah agar menunjukkan data tandingan. 

Sebab menurutnya semua informasi yang disampaikan dalam film tersebut berdasarkan data.

"Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya, karena semua data dulu, baru komentar kan," ucap JK di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru berkomentar sebelum membuktikan hal sebaliknya. Dia menilai film tersebut telah menunjukkan data secara kronologis, mulai dari tempat hingga waktu kejadian.

"Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja, tapi fitnahnya yang mana. Karena semua data," kata dia.

Rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote pada Minggu (11/2). Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Film ini menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang menerangkan peristiwa dugaan kecurangan secara kronologis, mulai dari penggunaan bantuan sosial hingga penunjukan Pj kepala daerah.

"Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi," dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.

Dia mempertanyakan kebenaran data dari tiga pakar hukum yang ada di film itu. Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2).

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

(***)