Menu

Airlangga soal 'Dirty Vote': Itu Black Campaign, Pas Minggu Tenang 

Zuratul 12 Feb 2024, 12:06
Airlangga soal 'Dirty Vote': Itu Black Campaign, Pas Minggu Tenang. (X/Foto)
Airlangga soal 'Dirty Vote': Itu Black Campaign, Pas Minggu Tenang. (X/Foto)

RIAU24.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons munculnya film dokumenter 'Dirty Vote' yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Airlangga menilai film itu sebagai black campaign.

"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Ya artinya kan namanya juga black movie, (dikeluarin) pas minggu tenang akhir-akhir ini," ujarnya.

Airlangga mengatakan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan tertib sejak awal tahapan dimulai. Dia meminta pemilu tidak perlu dibuat keruh.

"Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh," ujarnya.

Menko Perekonomian ini menilai Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. 

Airlangga yakin proses demokrasi akan berjalan sesuai mekanisme.

"Dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India, jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," ucapnya.

Airlangga tidak menjawab saat ditanya apakah paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran terganggu dengan adanya film tersebut. 

Dia menekankan yang terpenting adalah di hari pencoblosan pada 14 Februari.

"Ya yang penting tanggal 14 (Februari) masyarakat perlu nyoblos," ujarnya.

Adapun dalam film 'Dirty Vote' itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. 

Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.

Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. 

Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.

(***)