RIAU24.COM -Civitas akademika dari berbagai pergurun tinggi di Indonesia, Forum Dosen Universitas Riau (Unri) Peduli Demokrasi menggelar Maklumat menjaga Marwah Demokrasi Indonesia. 

Kegiatan dilakukan di Lapangan Open Space Unri pada Senin, 5 Februari 2024.

Selain diikuti dosen, juga terdapat sejumlah alumni, sivitas akademika hingga mahasiswa turut bergerak menyerukan rasa keprihatinan terhadap situasi demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kegiatan dimulai dengan melakukan foto bersama terlebih dahulu, kemudian membawakan lagu Indonesia Raya dan membacakan doa. 

Acara dibawakan oleh Arifudin Suhaimi Ali selaku Dosen Fakultas Pertanian. Ia mengungkapkan keprihatinan dengan kondisi demokrasi yang terjadi saat ini. 

“Kita ikut prihatin dengan kondisi nasional, dan kita berharap masih ada waktu untuk memperbaiki sehingga marwah demokrasi masih berada di jalan yang benar,” kata dosen Fakultas HUkum Unri itu.

Dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan sikap dari berbagai kampus baik dalam bentuk petisi dan lainnya. Hari ini, Unri turut menyampaikan maklumat yang berisikan lima poin.

Pertama, meminta kepada presiden dan semua pejabat pemerintah untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi panutan dan tauladan rakyat.

Kedua, meminta pemerintah beserta aparatur negara untuk selalu taat pada ketentuan hukum dan berlaku adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sehingga mampu mewujudkan pemilu berintegritas yang hasilnya dipercaya rakyat.

Kemudian, meminta komitmen presiden untuk mewujudkan mewujudkan pemilu yang berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mampu mewujudkan demokrasi yang bermarwah. 

Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berani menindak segala bentuk pelanggaran pemilu agar terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Terakhir, menyatakan civitas akademika Universitas Riau akan selalu berperan aktif menjaga marwah demokrasi Indonesia. 

Maklumat disampaikan oleh Profesor Feliatra, sekaligus pembina forum dan maklumat demokrasi.

Junaidi, Dosen Fakultas Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Presidium Forum Dosen Unri Peduli Demokrasi menyuarakan bahwa gerakan yang dilakukan adalah sebagai bentuk kepedulian dan kritik terhadap demorasi NKRI. 

Ia juga mengungkapkan bahwa adanya praktik penyelenggaraan negara yang menyimpang dari etika moral yang telah digariskan dari UUD 1945.

“Kami berharap KPU dan Bawaslu harap berani menegakkan ketentuan-ketentuan Undang Undang Pemilu, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu,” ujarnya.

Junaidi mengungkapkan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu, termasuk bantuan sosial atau bansos yang diklaim oleh salah satu kandidat capres.

(***)