"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik, itu suatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat, di mana rakyat mengharapkan namanya pemimpin, itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," ujarnya.

Dia mengatakan sentimen yang kurang positif justru muncul dari kalangan pro demokrasi terhadap pernyataan Jokowi tersebut. Dia mengatakan presiden wajib melindungi seluruh rakyat sesuai Konstitusi.

"Cermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi pagi tadi, kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," kata Hasto.

"Maka sebaiknya, sesuai dengan Konstitusi sebagai kepala negara memang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan keberpihakan pada wong cilik dan mampu bertanggungjawab kepada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," tambahnya.

Selain itu, Hasto mengatakan rencana cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari Menko Polhukam sudah dibahas bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan pimpinan partai pengusung. Lalu, dia mengatakan pernyataan Jokowi itu justru mendapat sentimen negatif.

"Jadi kita sudah membahas antara Pak Ganjar prof Mahfud dan partai politik pengusungnya dan kemudian dengan pernyataan pagi tadi yang mendapatkan sentimen negatif terhadap apa yang disampaikan oleh bapak presiden Jokowi," ujarnya.