Lebih lanjut, responden yang mengetahui soal isu ini juga ditanyakan terkait seberapa setuju mereka dengan politik dinasti yang ada di Indonesia. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan tidak setuju.

"Sebetulnya masyarakat tidak setuju dengan dinasti politik di Indonesia. Ada 63,0 persen yang menyatakan tidak setuju terkait adanya dinasti politik di Indonesia," ujar dia. 

Sebanyak 20,2 persen menyatakan setuju dan ada 16,7 persen yang menjwb tidak tahu atau tidak jawab. Setelahnya, tim peneliti Charta Politika memberikan pertanyaan lebih jauh kepada responden yang tak setuju dengan isu politik dinasti.

Mereka ditanyakan "apakah saudara cemas atau tidak cemas keberadaan politik dinasti menghambat demokrasi di Indonesia?". 

Dari total 63,0 persen responden yang menyatakan tidak setuju politik dinasti, ternyata hanya 46,9 persen yang mengaku cemas itu akan menghambat demokrasi. 

“Kalau saya hipotesakan bahwa memang penolakan ini belum 100 persen itu implementasinya diketahui masyarakat apakah betul ketika politik dinasti dilakukan demorkasi itu akan terhambat, apakah proseduralnya tetap tiba-tiba tidak ada, apakah proses demokrasi pemilu itu ketika politik dinasti dijalankan apakah tidak ada," kata Nahrudin.