Jokowi sebagai seorang pengendali kekuasaan justru melakukan hal itu demi mengklaim sebuah pertumbuhan ekonomi.

"Gibran, selama satu dekade terakhir pemerintahan Jokowi malah lebih mengedepankan kebijakan yang pro investasi demi klaim pertumbuhan ekonomi," timpalnya.

Lanjut akun itu, semua pertambangan ilegal pada dasarnya memang tidak memiliki IUP. 

Jadi hanya terkesan janji manis jika menyebut ingin mencabutnya demi kesejahteraan rakyat.

"Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya IUP, jadi apanya yang mau dicabut?," tandasnya.

Sebelumnya, dua Cawapres, Muhaimin Islandar atau Cak Imin dan Mahfud MD menyebut ada 2.500 tambang ilegal di Indonesia.