RIAU24.COM - Para pemimpin negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) pada hari Jumat mengecam kampanye militer Israel di Gaza dan menuntut gencatan senjata segera di sana, selama pertemuan puncak tahunan blok 120-anggota.

Puluhan kepala negara dan pejabat senior lainnya dari GNB, yang dibentuk secara resmi pada tahun 1961 oleh negara-negara yang menentang bergabung dengan salah satu dari dua blok militer dan politik era Perang Dingin, menghadiri pertemuan puncak di Uganda.

Israel melancarkan serangannya di Gaza setelah serangan kelompok militan Islam Hamas pada 7 Oktober di mana para pejabat Israel mengatakan lebih dari 1.200 warga Israel dan orang asing tewas dan 240 disandera.

Kampanye militer telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza.

"Sejak 7 Oktober kami telah menyaksikan salah satu tindakan genosida paling kejam yang pernah dicatat oleh sejarah," kata wakil presiden Kuba, Salvador Valdes Mesa, dalam sebuah pidato kepada para delegasi.

"Bagaimana negara-negara Barat, yang mengaku begitu beradab, membenarkan pembunuhan perempuan dan anak-anak di Gaza, pemboman tanpa pandang bulu terhadap rumah sakit dan sekolah dan perampasan akses ke air bersih dan makanan?" katanya.

Moussa Faki Mahamat, ketua komisi Uni Afrika, menyerukan segera diakhirinya apa yang disebutnya perang tidak adil terhadap rakyat Palestina.

Hampir semua negara Afrika termasuk dalam GNB, yang terdiri dari hampir setengah dari anggotanya, sementara anggota lainnya berkisar dari India dan Indonesia hingga Arab Saudi dan Iran, Chili, Peru dan Kolombia.

Israel mengatakan pihaknya bertindak untuk membela diri dan menolak tuduhan genosida, termasuk dalam kasus yang diajukan terhadapnya oleh Afrika Selatan di pengadilan tinggi PBB.

Berbicara di KTT, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, mengatakan perang di Gaza telah menunjukkan ketidakmampuan PBB, khususnya Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat telah memveto beberapa resolusi kritis terhadap Israel.

"Kita harus membangun sistem pemerintahan global yang adil dan merata, dan memiliki kapasitas untuk menanggapi kebutuhan semua orang dalam situasi ancaman dan bahaya," kata Ramaphosa.

(***)