RIAU24.COM - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan Presiden RI Joko Widodo telah melakukan tindakan nepotisme.

Hal ini buntut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PTUN atas tuduhan dugaan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai Kepala Negara, dilakukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dikutip dari rmol.id, Senin 15 Januari 2024.

"Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi," sebutnya.

Bicara apakah DPP PDIP akan memberikan bantuan hukum terhadap Jokowi, dia menyatakan pihaknya ingin memisahkan proses hukum yang betul-betul natural dari masyarakat sipil dengan kepartaian.

"Kami memisahkan ya antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak, itu juga ada para penegak hukum yang memang digerakkan oleh semangat reformasi, oleh perasaan bagaimana ketika menghadapi suatu penjajahan model baru ala Orde Baru, zaman Pak Harto ketika rakyat pun diculik dan, mereka menyematkan itu," sebutnya.

Dia kemudian menilai Kepala Negara harus segera berbenah diri mumpung masih ada waktu di sisa kepemimpinannya.

"Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi," sebutnya.