RIAU24.COM - Sangat dipengaruhi oleh China, negara Pasifik Selatan Nauru pada hari Senin (15 Januari) memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Keputusan oleh Nauru datang beberapa hari setelah puncak pemilihan presiden di Taiwan yang menunjukkan Beijing telah berhasil melakukan kudeta diplomatik yang signifikan.

Pemerintah Nauru dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan akan memutuskan 'hubungan diplomatik' dengan Taiwan mulai hari ini dan tidak lagi mengembangkan hubungan resmi atau pertukaran resmi dengan Taiwan.

Sebaliknya, negara kepulauan itu sekarang mencari dimulainya kembali hubungan diplomatik dengan China.

"Pemerintah Republik Nauru hari ini mengumumkan bahwa, demi kepentingan terbaik Republik dan rakyat Nauru, kami akan beralih ke Prinsip Satu-Tiongkok yang sejalan dengan Resolusi PBB 2758 yang mengakui RRT sebagai satu-satunya Pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok dan mencari dimulainya kembali hubungan diplomatik penuh dengan RRT," bunyi pernyataan itu.

Negara Pasifik itu menambahkan bahwa perubahan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hubungan hangat yang ada dengan negara-negara lain.

"Nauru tetap menjadi negara berdaulat dan merdeka dan ingin menjaga hubungan persahabatan dengan negara lain,” tambahnya pernyataan tersebut.

Taiwan juga memutuskan hubungan

Setelah peralihan itu, Taiwan juga merilis pernyataan yang mengatakan pihaknya mengakhiri hubungan diplomatik dengan Nauru untuk menjaga martabat nasionalnya.

Peralihan kesetiaan Nauru menjadikannya negara pertama setelah pemilihan Taiwan yang mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taipei.

Negara-negara kepulauan itu sekarang hanya memiliki 12 sekutu diplomatik, termasuk Guatemala, Paraguay, Eswatini, Palau, dan Kepulauan Marshal.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya tetapi negara kepulauan dan rakyatnya tidak pernah menerima kendali Beijing.

Taipei mengadakan pemilihan presiden dan memilih suara anti-China di Lai Ching-te tidak cocok dengan Beijing.

Segera setelah itu, China turun bekerja dan meyakinkan negara mikro pulau itu, yang memiliki populasi 12.500 untuk meninggalkan Taiwan dan mengikuti prinsip satu-China.

Menurut para ahli, kenaikan mendadak politisi veteran David Adeang sebagai presiden Nauru pada Oktober tahun lalu mungkin menjelaskan perubahan tajam dan tak terduga dalam kebijakan luar negeri negara Pasifik itu.

Dengan Nauru di kantong China, ada anggapan di antara sekutu Barat bahwa Beijing mungkin berusaha untuk membangun jejak militer yang meningkat di kawasan Pasifik yang penting secara strategis dan geopolitik.

(***)