RIAU24.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mempertanyakan pernyataan calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, soal rahasia negara.

Mahfud mengemukakan bahwa data alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menjadi topik pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1), bukan termasuk rahasia negara.

"Ndak ada dari pertanyaan (selama debat) itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista, enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup," kata Mahfud dilansir dari antara, Selasa (9/1).

Secara tidak langsung, Mahfud mengkritisi jawaban calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengusulkan agar data soal alutsista dibahas dalam forum terpisah ketika hal itu ditanyakan, baik oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan maupun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Kalau (dibicarakan) di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat," tutur Mahfud.

Sebagai menteri pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid awal tahun 2000-an, Mahfud mengklaim dirinya sangat memahami apa saja informasi yang termasuk rahasia negara dan mana yang bukan rahasia negara.

"Rahasia negara itu, misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran atau situasi, itu kan bukan rahasia. Kalau saya ya, kan saya mantan menhan juga, saya tahu mana undang-undang yang (soal) rahasia (data negara)," tutur Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menilai penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 sudah bagus.

Dia pun mengaku tidak sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang menyebut debat ketiga lebih menyerang antarpersonal, bukan pada substansi visi dan misi masing-masing capres.

"Ya mungkin (terlalu personal) kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak," kata Mahfud.

Diketahui, pada saat debat capres ketiga, Minggu (7/1), Prabowo memberikan pernyataan tidak akan membuka rahasia negara di depan umum.

Pernyataan Prabowo itu menjawab pertanyaan dari capres nomor urut satu, Anies Baswedan, tentang pembelanjaan alutsista negara.