"Dalam sidang kabinet telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya. Untuk membiayai Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa," ucapnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Sri Mulyani memastikan kebijakan ini tidak seharusnya mengganggu belanja K/L. 

Pasalnya belanja yang berpotensi untuk di-refocusing seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan, serta kegiatan yang tidak mendesak.

"Refocusing ini tidak seharusnya mengganggu belanja K/L. Karena belanja K/L sudah diamankan. Apakah itu belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears contract, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, serta belanja penanganan bencana semua tidak akan terkena refocusing," terangnya.

Kriteria anggaran belanja yang menjadi target refocusing sendiri di antaranya, belanja yang bersumber dari rupiah murni, belanja barang dan modal, serta diutamakan belanja non operasional.

"Ini yang tadi agar dilakukan prioritas dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Bapak Presiden dan Wakil Presiden instruksikan agar prioritas ini dipertajam. Sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam hadapi COVID-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM darurat," ucapnya.