RIAU24.COM - Ketika perang Rusia-Ukraina berlarut-larut dan akan selesai dua tahun pada Februari 2024, laporan menunjukkan bahwa ribuan orang Ukraina menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD), suatu kondisi yang sering terlihat pada individu yang terjebak di tengah perang.

Di tengah situasi kesehatan mental yang mengerikan ini, Parlemen Ukraina mengadakan pemungutan suara pada hari Selasa (19 Desember) untuk melegalkan ganja (Cannabis), yang sebagian besar dilarang tetapi juga digunakan di beberapa negara untuk tujuan rekreasi.

Langkah ini diambil untuk mengatasi krisis PTSD yang dilaporkan di Ukraina yang dilanda perang.

Undang-undang itu disahkan di Parlemen Ukraina, juga dikenal sebagai Verkhovna Rada, dengan suara mayoritas 248. Parlemen memiliki total 401 kursi.

Khususnya, undang-undang itu diusulkan oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Smyhal. Siapa yang semuanya memilih mendukung dan menentang hukum tidak segera tersedia, kata laporan media.

Sebuah laporan oleh Associated Press mengatakan bahwa undang-undang baru akan memakan waktu enam bulan untuk menjadi efektif.

Anggota parlemen Ukraina berpandangan bahwa mengizinkan ganja akan membantu mereka mengurangi gejala-gejala trauma ini.

Undang-undang baru akan mulai berlaku dalam enam bulan. Undang-undang tersebut juga memberi lampu hijau penggunaan ganja untuk tujuan ilmiah dan industri.

Korban psiko-sosial dari perang Ukraina

Dengan konsekuensi kesehatan mental yang parah dari perang yang dilaporkan di Ukraina, pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara tetangga juga menanggung beban.

Sebuah laporan PBB menyoroti bahwa lebih dari 60 persen ibu pengungsi Ukraina di Polandia mengalami tingkat kesulitan yang tinggi atau parah.

"Korban psiko-sosial dari perang di Ukraina sangat besar sehingga hasil survei ini tidak mengejutkan," kata Dr. Rashed Mustafa Sarwar, yang memimpin Kantor Tanggap Pengungsi UNICEF di Polandia.

Ribuan warga sipil telah tewas dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.

Pada 6 Desember, kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) melaporkan bahwa sebanyak 10.065 pembunuhan warga sipil telah diverifikasi.

Namun, ada kekhawatiran bahwa jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi dari ini. Telah terjadi perpindahan besar juga karena perang dengan lebih dari 10 juta terpaksa meninggalkan rumah mereka.

(***)