RIAU24.COM - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada hari Senin (18 Desember) bahwa peluncuran rudal terbaru Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas.

“Peluncuran itu tidak hanya merupakan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tetapi juga ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan dan kami sangat mengutuknya", Kishida mengatakan pada pertemuan para pemimpin Asia Tenggara di Tokyo, kantor berita AFP melaporkan.

Pada hari Senin, Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak jauh dengan kemampuan potensial menyerang Amerika Serikat, ibukota Korea Selatan Seoul dan ibukota Jepang Tokyo. Penembakan ini menyusul uji coba rudal jarak pendek pada Minggu malam.

Peluncuran rudal menimbulkan ancaman bagi tetangga Pyongyang: AS

Selain Jepang, AS juga mengutuk peluncuran rudal terbaru Korea Utara. Berbicara kepada AFP, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan, “Peluncuran ini, seperti peluncuran rudal balistik lainnya yang dilakukan Pyongyang tahun ini, melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Juru bicara itu menambahkan bahwa peluncuran itu merupakan ancaman bagi tetangga Pyongyang dan merusak keamanan regional.

Pada hari Senin, militer Korea Selatan mengatakan bahwa mereka mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak jauh dari daerah Pyongyang pada hari Senin yang terbang 1.000 kilometer sebelum jatuh di Laut Timur.

Menurut kementerian pertahanan Jepang, rudal itu adalah rudal kelas ICBM dengan jangkauan potensial yang mencakup seluruh Amerika Serikat.

"Rudal balistik kelas ICBM yang diluncurkan kali ini, jika dihitung berdasarkan lintasan, tergantung pada berat hulu ledak, bisa memiliki jangkauan terbang lebih dari 15.000 kilometer (9.320 mil)," kata Shingo Miyake, wakil menteri pertahanan parlemen.

Pada tahun 2023, Korea Utara menembakkan empat ICBM dengan peluncuran terakhir pada bulan Juli.

(***)