Dan penyediaan layanan pengaduan bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kegiatan lainnya seperti penyegaran APSAI, bimtek KLA, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah ibadah ramah anak , sosialisasi DRPPA belum dapat dilaksanakan.

“Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak kepada OPD terkait untuk bisa melaksanakan dan  memfasilitasinya,” pungkasnya.

Rakor tersebut diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Serta Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat Sekabupaten Bengkalis, Ketua Umum Mka dan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Ketua Mui,Ketua Baznas, Ketua FKUB, Ketua Ormas dan OKP Kabupaten Bengkalis