RIAU24.COM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan sejauh mana efektivitas sistem demokrasi paca reformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pilkada, Pileg hingga Pilpres (demokrasi langsung).

Tak hanya itu, dia juga meminta pengkajian pada sistem demokrasi terbuka yang dianggap sebagian orang memberikan kontribusi dikutip dari rmol.id, Jumat 15 Desember 2023.

"Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya," sebutnya.

"Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi," ujarnya.

Padahal menurutnya, sistem demokrasi langsung berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi.

Alhasil, tidak saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.

KPK juga menyebut sistem pemilihan langung memiliki daya rusak yang hebat.

"Demokrasi di daerah yang mestinya dihadapi dengan riang gembira, malah berakhir duka. Banyak petahana dan calon kepala daerah lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, karena melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.