RIAU24.COM - Massa dari aliansi Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK.

Mereka mendesak KPK mengusut apa yang mereka yakini sebagai keterlibatan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam skandal korupsi e-KTP. 

Tim Pemenangan Nasional (TPN) meminta GERTAK membaca lagi putusan persidangan yang di situ dinyatakan tidak ada keterlibatan Ganjar.

Aksi Gertak, tersebut digelar pada Senin (12/12/2023) kemarin. Dalam aksinya massa membawa sejumlah spanduk yang berisi fakta persidangan kasus e-KTP. 

Salah satu spanduk berisi dugaan aliran uang yang diterima Ganjar.

"Fakta Sidang: Ganjar Pranowo Diduga Terima Aliran Dana Kasus Korupsi e-KTP Senilai 500.000 USD," bunyi spanduk massa di depan KPK seperti dilihat, Senin (11/12/2023).

Tiga orang peserta aksi juga tampak menggunakan topeng.

Topeng yang dipakai di antaranya bergambar wajah Ganjar Pranowo, Setya Novanto, dan Nazarudin.

Koordinator aksi, Amril, mengatakan tiga topeng itu sebagai simbol mengenai fakta persidangan kasus e-KTP yang memuat dugaan keterlibatan Ganjar.

"Ini adalah tantangan besar bagi KPK untuk mengungkap dan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataan keterangan Setya Novanto dan Nazarudin di persidangan perkara korupsi e-KTP," ujar Amril.

Amril mengatakan ada tiga tuntutan dari aksi demonstrasi pihaknya hari ini. 

Pertama, massa GERTAK meminta aliran dana dari kasus e-KTP yang diduga mengalir ke Ganjar.

KPK juga diminta untuk tidak segan memanggil Ganjar Pranowo jika keterangannya dinilai penting dalam membuat terang perkara korupsi e-KTP.

"Meminta KPK segera panggil dan periksa Ganjar Pranowo atas dugaan keterlibatan ikut menerima aliran dana skandal korupsi e-KTP," ujar Amril.

Berikut 3 tuntutan aksi massa GERTAK di KPK terkait kasus e-KTP hari ini:

1. Meminta KPK untuk mengusut tuntas aliran dana kasus korupsi e-KTP yang diduga masuk ke Ganjar Pranowo 500.000 USD atau setara Rp 7,5 milyar

2. Meminta KPK segera panggil dan periksa Ganjar Pranowo atas dugaan keterlibatan ikut menerima aliran dana skandal korupsi e-KTP

3. KPK harus berani usut tuntas pihak lain yang terlibat mega skandal korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 2,3 triliun.

(***)