"Kalau kita lihat dari Fatwa MUI normatif sebetulnya, tapi ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang menggabungkan antara daftar yang tidak jelas kebenarannya mengenai list perusahaan terafiliasi Israel. Nah terus digabungkan dengan Fatwa MUI sehingga akhirnya banyak masyarakat yang jadi salah mengerti bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari fatwa MUI," tuturnya.

Hadian menyebut pihaknya sudah mencoba memberikan penjelasan ke daerah-daerah melalui outlet ataupun pejabat berwenang yang berkaitan, baik MUI maupun dari Kementerian Agama. 

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini.

"Jadi mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi antara lain dari Wakil Ketua MUI, tokoh-tokoh agama, Bapak Jusuf Kalla, ada banyak beberapa yang mengklarifikasi itu bahwa itu tidak betul gitu, tapi memang isu permasalahan ini sudah menjadi bola liar," ucapnya.

Direktur lain dari Sarimelati Kencana, Boy Ardhitya Lukito mengatakan dampak seruan boikot tidak hanya dialami emiten berkode PZZA itu. 

Ia menyoroti lambatnya kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual.